Jakarta: Presiden
terpilih Joko "Jokowi" Widodo sedang didesak untuk membubarkan
pemerintah saat ini Unit Khusus Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat
(UP4B), lembaga yang aktivis dan analis telah dianggap gagal.
Para
pengamat mengatakan badan tersebut telah gagal untuk mempromosikan dialog yang
berhasil dan damai antara pemerintah pusat di Jakarta dan Papua, yang
diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan berlangsung di provinsi paling timur
negara itu.
"UP4B
tidak berhasil menjalankan beberapa program. Tapi, ia telah gagal untuk
melaksanakan program-program yang menangani isu-isu budaya dan politik, yang
merupakan dasar bagi dialog antara Jakarta dan Papua untuk mengambil tempat.
Dialog ini telah berlangsung lama, "Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) Cahyo Pamungkas peneliti mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari
Minggu. Cahyo sendiri telah melakukan penelitian di Papua.
Cahyo
mengatakan bahwa salah satu keberhasilan kecil UP4B adalah kebijakan
affirmative action dalam pendidikan, yang menyisihkan kursi untuk mahasiswa
Papua di berbagai sekolah dan perguruan tinggi di negara ini.
Menurut
data UP4B, sebagai akibat dari kebijakan, 500 warga Papua diberi kesempatan
untuk belajar di berbagai sekolah tinggi di Bali dan Jawa pada tahun 2013,
sementara 1.370 siswa mengejar pendidikan tinggi di sejumlah perguruan tinggi
di seluruh negeri.
Enam
puluh empat orang Papua bergabung dengan Akademi Militer Indonesia (Akmil) dan
Akademi Kepolisian (Akpol) berkat kebijakan. Program ini juga memungkinkan 1875
orang Papua untuk bergabung dengan peringkat polisi.
Sebagai
bagian dari strategi untuk membawa kemakmuran ke wilayah tersebut, pemerintah
juga mengeluarkan peraturan tahun 2012 yang hanya diperbolehkan asli pemilik
usaha Papua untuk membuat tawaran pada proyek-proyek konstruksi pemerintah
untuk memungkinkan pengusaha lokal untuk bergabung dengan proyek pembangunan
jalan besar-besaran pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan pada tahun 2014.
Tapi
terlepas dari proyek-proyek pembangunan, Cahyo mengatakan bahwa pemerintah
pusat tidak pernah berurusan dengan isu-isu hak asasi manusia di Papua.
"Pemerintah
tidak akan berhasil mengembangkan Papua tidak peduli seberapa besar rencana
sosial dan ekonomi selama itu menolak untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi
manusia di wilayah tersebut dan mengakui hak-hak politik lokal '," kata
Cahyo LIPI.
Dia
mengatakan bahwa mengingat kegagalan lembaga untuk menangani pelanggaran hak
asasi, ia menyarankan pemerintah masuk Jokowi untuk tidak memperpanjang masa
tugasnya, yang akan berakhir pada bulan Desember.
"Presiden
baru malah harus membentuk unit khusus yang akan berada di bawah pengawasan
langsung untuk fokus pada isu-isu budaya dan politik di Papua," kata
Cahyo.
Dalam
wawancara terpisah, Presidium Dewan Papua Sekjen Thaha Alhamid dikutip
ketidakpercayaan sebagai masalah nyata yang menghambat proses perdamaian antara
Jakarta dan Papua.
Kita
tahu bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan 'baik' [pengembangan] program bagi
kita tetapi kita tidak bisa mempercayai mereka karena mereka telah memaksakan
apa yang mereka anggap baik bagi kita begitu lama. Hal ini melahirkan ketidakpercayaan,
"kata Thaha Post.
Dia
mengatakan bahwa pemerintah pusat selalu gagal memenuhi janji-janjinya.
Kemudian
Presiden Megawati [Soekarnoputri] mulai menggelar kebijakan otonomi khusus,
tetapi Theys Hiyo Eluay juga dibunuh sepanjang tahun," kata Thaha, mengacu
pada mantan pemimpin Presidium Dewan Papua yang dibunuh pada bulan November
2011 untuk dugaan perannya dalam mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia.
Dia
lebih jauh menyebutkan larangan wartawan asing masuk Papua sebagai bagian dari
upaya untuk mencegah kebenaran dari yang terungkap. "Ketika Anda akan
berhenti mencurigai kita?" Ujar Thaha.
Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat 139 kasus kekerasan terjadi di
Papua pada tahun 2012, yang menewaskan 40 penduduk setempat; sedangkan 151
kasus tahun lalu merenggut nyawa 106 penduduk setempat.
Sementara
itu, untuk menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan Papua, Jokowi ditunjuk
pekan lalu politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eko Sandjojo, untuk memimpin
sebuah divisi yang juga akan fokus pada Papua.
0 komentar:
Posting Komentar